“Penanganan konflik sosial akan dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks, sehingga diperlukan kesamaan persepsi dan mekanisme lintas kementerian dan lembaga agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Selain penguatan koordinasi, rapat juga menyoroti pentingnya deteksi dini, optimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah. Dukungan pendanaan yang memadai dinilai krusial agar respons terhadap konflik dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
“Pertukaran data dan informasi intelijen lintas lembaga menjadi perhatian utama untuk memastikan penanganan konflik sosial yang terkoordinasi di wilayah rawan,” kata Yade.
Di akhir rapat, seluruh kementerian dan lembaga yang hadir menegaskan komitmen bersama memperkuat sinergi penanganan konflik sosial sepanjang 2026 agar lebih responsif dan berkelanjutan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
