TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk terus memperkuat kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur agar berlangsung transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan AHY saat bertemu dengan jajaran pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
Ia mengatakan pertemuan tersebut dilandasi semangat yang sama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, berjalan dengan baik di seluruh Indonesia.
“Bersama dengan pertemuan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenko Infrastruktur ini, hadir sebuah spirit yang sama, bahwa kami ingin terus memastikan roda pemerintahan, khususnya dalam portofolio pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik,” ujar AHY.
AHY menerangkan, Kemenko Infrastruktur menjalankan fungsi sinkronisasi, sinergi, kolaborasi, dan orkestrasi terhadap lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya.
Kelima kementerian tersebut meliputi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Fungsi koordinasi tersebut ditujukan untuk memastikan target pembangunan masing-masing kementerian berjalan sesuai dengan RPJMN hingga 2029 dan turut mendukung pencapaian RPJPN 2045.
Pada saat yang sama, pelaksanaan pembangunan juga diarahkan untuk menerjemahkan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan sektor dan kewenangan masing-masing kementerian.
Menurut AHY, pembangunan kewilayahan juga membutuhkan sinkronisasi yang kuat dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari terlaksananya suatu program atau selesainya sebuah proyek.
“Bukan hanya dapat menjalankan program atau membangun proyek, melainkan harus punya dampak langsung bagi masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi, untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan,” tegas AHY.
Untuk memastikan pembangunan benar-benar menghasilkan dampak, AHY menilai penerapan prinsip good governance merupakan hal yang fundamental.
Tata kelola pemerintahan harus memastikan proses penyelenggaraan pemerintahan berlangsung transparan, akuntabel, berorientasi pada pelayanan, responsif, sekaligus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Good governance ini tidak hanya menjadi jargon, tapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif,” kata AHY.
AHY juga menyampaikan apresiasi terhadap Ombudsman RI yang terus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.
Masukan masyarakat tersebut juga mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman RI turut menyampaikan sejumlah data dan laporan masyarakat yang dapat menjadi perhatian pemerintah.
Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan potensi maladministrasi serta berbagai persoalan pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Bagi AHY, laporan dan masukan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta melakukan pembenahan apabila masih ditemukan kelemahan dalam sistem pelayanan maupun pelaksanaan pembangunan.
“Kami sepakat untuk mengawal ini dengan serius, karena pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” pungkas AHY.
Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY didampingi Sesmenko Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faizal; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol Arief Rachman, dan Merry Riana; serta Staf Khusus Menteri PU Ahmad Khoirul Umam. Turut hadir Tenaga Ahli Menko Diska Putri dan Mira Permatasari. (hen)
