TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bahwa profesionalisme dan integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki setiap aparatur negara dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika demokrasi yang terus berkembang.
Pesan tersebut disampaikan AHY saat memberikan Studium Generale di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (18/6/2026), dalam kuliah umum bertajuk Menyiapkan ASN Unggul untuk Menjawab Tantangan Pembangunan Bangsa.
Dalam paparannya, AHY menegaskan bahwa Indonesia memerlukan birokrasi yang kuat, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat di tengah berbagai perubahan yang terjadi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menanamkan nilai integritas sejak masa pendidikan agar menjadi pedoman sepanjang perjalanan pengabdian sebagai aparatur negara.
“Jaga netralitas, profesionalitas, dan integritas,” ujar AHY.
AHY menjelaskan bahwa aparatur sipil negara memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.
Karena itu, setiap ASN harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Sebagai ASN, kesetiaan kita bukan kepada individu. Bukan kepada kelompok. Bukan kepada partai. Tetapi kepada bangsa, negara, dan konstitusi.”
Menurut AHY, prinsip tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat.
Ia menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berlangsung secara profesional, objektif, dan berkesinambungan.
Karena itu, birokrasi dituntut untuk tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan publik tanpa terpengaruh oleh dinamika politik.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan birokrasi yang profesional.”
Lebih lanjut, AHY mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi aparatur negara akan semakin kompleks.
Perkembangan teknologi, perubahan sosial, tuntutan pembangunan, hingga dinamika global menuntut birokrasi yang semakin adaptif dan responsif.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai dasar pengabdian tidak boleh bergeser.
Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurut AHY, kompetensi dan integritas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penguasaan kemampuan teknis saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan karakter yang kuat.
Sebaliknya, integritas akan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun institusi negara.
“Kita membutuhkan aparatur yang kompeten. Tetapi kita juga membutuhkan aparatur yang dapat dipercaya.”
Pada kesempatan tersebut, AHY juga mengajak para Praja IPDN untuk mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin yang mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus siap menghadapi tantangan masa depan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan semakin banyak aparatur yang bukan hanya cerdas dan adaptif, tetapi juga memiliki komitmen yang kokoh dalam mengutamakan kepentingan bangsa.
Menutup kuliah umumnya, AHY menegaskan bahwa setiap jabatan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena itu, menjaga integritas tidak hanya menjadi tuntutan profesi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap abdi negara.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar bagi pemerintahan. Dan kepercayaan itu hanya dapat dijaga oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan setia kepada bangsa serta konstitusi.” (hen)
