TAJUKNASIONAL.COM Polemik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas setelah PDIP menyoal sumber pendanaan program yang disebut berasal dari pos anggaran pendidikan nasional.
Namun, Fraksi Partai Golkar di DPR merespons dengan nada “menyenggol” PDIP, menekankan bahwa keputusan anggaran MBG bukan keputusan sepihak pemerintah, melainkan hasil kesepakatan bersama DPR termasuk PDIP sendiri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menanggapi pernyataan PDIP yang menyoroti anggaran Rp223,5 triliun untuk MBG diambil dari total anggaran pendidikan nasional.
Yahya menegaskan bahwa pembahasan dan pengesahan anggaran tersebut sudah diputuskan secara formal di DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna.
Baca Juga: PDIP Larang Kader Bisnis Dapur MBG, Surat Edaran Langsung dilayangkan
“Terkait dengan anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Semua fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Ia lalu menambahkan pernyataan yang secara langsung menyinggung posisi PDIP dalam proses pengambilan keputusan.
“Termasuk F-PDIP tidak ada yang menolak waktu pembahasan di Banggar dan Paripurna. Sehingga menjadi keputusan yang bulat,” ucapnya.
Pernyataan Golkar ini muncul setelah PDIP sebelumnya menyatakan, merujuk lampiran APBN, anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun diambil dari anggaran pendidikan nasional.
Perdebatan lantas berkembang sebagian pihak menilai MBG menggerus ruang belanja pendidikan, sementara pihak lain menyebut program itu tetap sah selama berada dalam kerangka APBN dan tujuan penerimanya banyak terkait lembaga pendidikan.
Di sisi lain, Yahya Zaini menegaskan Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan teknis MBG.
“Secara kelembagaan Partai Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan MBG. Tetapi Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia,” ujarnya.
Baca Juga: Profil dan Jejak Karir Nina Agustina, Eks Bupati Indramayu yang Pindah dari PDIP ke PSI
Yahya juga menyebut program sejenis telah diterapkan di banyak negara, lalu menilai kerja sama pelaksanaan MBG dengan masyarakat/yayasan sebagai pola yang tepat untuk mempercepat eksekusi.
