TajukNasional Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai kegagalan Anies Baswedan dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lebih disebabkan oleh faktor internal dari Anies sendiri.
Menurut Adi, Anies sebenarnya memiliki peluang untuk maju di Jakarta atau Jawa Barat dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.
Putusan tersebut mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya ditetapkan untuk partai politik (parpol) atau gabungan parpol menjadi setara dengan ambang batas calon perseorangan, membuka kesempatan bagi PDIP untuk mengusung calon sendiri.
Namun, Adi menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada ketidakcocokan ideologis antara Anies dan PDIP.
“Saya justru melihat karena ada faktor ideologis yang sebenarnya belum ada titik temu antara Anies dan PDI-P,” ujar Adi dalam program Kompas Petang yang ditayangkan di Kompas TV pada Jumat (30/8).
Adi juga menyoroti syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjalinnya kerjasama antara Anies dan PDIP.
Menurutnya, Anies tidak hanya memerlukan dukungan dari PDI-P tetapi juga harus melibatkan partai-partai dengan warna politik Islam, seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
“Katanya Anies ini juga butuh syarat politik bukan hanya dengan PDI-P tapi harus ada warna partai Islam seperti PKB yang kemudian menjadi bagian di dalamnya,” jelasnya.
Selain itu, PDI-P sempat mengusulkan agar Anies bergabung sebagai kader partai jika ingin diusung dalam Pilkada 2024.
“Kalau Anies jadi kader PDI-P, punya kartu anggota jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju,” pungkas Adi.
Meski demikian, perbedaan ideologi tampaknya masih menjadi penghalang utama dalam pembentukan koalisi tersebut.
Menurut Adi, meskipun ada peluang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, Anies tampaknya kurang tertarik untuk bertarung di Jawa Barat (Jabar).
“Selera politik Anies lebih condong ke Jakarta. Kalau pun maju di Jawa Barat, Anies belum tentu menang karena ada jagoan-jagoan yang lebih kompetitif di sana,” ujar Adi.
Adi menambahkan bahwa ketidakmauan Anies untuk bergabung dengan PDI-P, termasuk enggan menggunakan kartu anggota partai tersebut, menjadi salah satu alasan utama di balik gagalnya pencalonan Anies.
“Dalam konteks inilah sepertinya Anies enggak bisa maju karena faktor Anies sendiri, yang enggan menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDI-P,” jelasnya.
Adi juga menegaskan bahwa tidak ada faktor eksternal yang menggagalkan pencalonan Anies dari PDI-P. Menurutnya, pernyataan elite PDI-P menunjukkan bahwa tidak ada pihak eksternal, termasuk yang sering disebut belakangan seperti “Mulyono”, tukang kayu, atau tangan-tangan yang tidak terlihat, yang dapat memengaruhi keputusan partai tersebut.
“Pernyataan-pernyataan elite PDI-P sebelumnya sudah menegaskan bahwa tidak ada kekuatan politik di negara ini yang bisa campur tangan dalam urusan kepentingan PDIP, entah itu tukang kayu, ‘Mulyono’, atau invisible hands,” ujar Adi.
Dengan demikian, Adi berpandangan bahwa kegagalan Anies dalam Pilkada 2024 lebih merupakan hasil dari keputusan internalnya sendiri, bukan akibat dari intervensi eksternal.
