Putusan lengkap dapat dibaca melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi.
Desakan Pemakzulan dan Proses Konstitusi
Setelah putusan MK tersebut, perdebatan mengenai posisi Gibran berlanjut di ruang publik. Namun, desakan pemakzulan yang disuarakan pihak-pihak tertentu perlu dibedakan dari proses pemakzulan secara konstitusional.
Pemakzulan presiden atau wakil presiden bukan keputusan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan tuntutan politik. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta tahapan konstitusionalnya, termasuk peran DPR, MK, dan MPR.
Karena itu, pernyataan PSI yang siap mengawal Gibran merupakan sikap politik partai. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan perdebatan hukum mengenai persyaratan pendidikan ataupun menentukan hasil dari proses politik dan konstitusional yang mungkin ditempuh pihak lain.
Di tengah situasi ini, sikap Jokowi agar kader PSI menahan diri dan menghormati proses konstitusi menjadi bagian dari respons politik terhadap polemik tersebut. Sementara itu, perkembangan tuntutan pemakzulan tetap perlu dinilai berdasarkan langkah konkret, dasar hukum, serta mekanisme yang benar-benar ditempuh.
Dengan demikian, polemik Gibran tidak hanya menyangkut dukungan partai politik, tetapi juga memperlihatkan pentingnya membedakan pernyataan politik, temuan dalam putusan pengadilan, dan prosedur konstitusional yang berlaku.
