TAJUKNASIONAL.COM Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mulai mengubah sejumlah arah kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah resmi memimpin BGN, Nanik menegaskan program MBG kini akan lebih diarahkan pada efisiensi anggaran, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas layanan.
Perubahan arah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan pemerintah memastikan program MBG benar-benar memberi manfaat bagi kelompok sasaran.
BGN tidak lagi hanya menempatkan jumlah penerima manfaat sebagai ukuran utama, tetapi juga menekankan kualitas makanan, keamanan pangan, efektivitas intervensi gizi, serta keberlanjutan pembiayaan.
Baca Juga:Â BGN Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Wilayah 3T, Ini Tujuannya
Nanik mengatakan konsolidasi internal menjadi agenda pertama yang dilakukan bersama jajaran pimpinan baru BGN. Salah satu fokus awal adalah memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif, terutama setelah adanya penyesuaian pagu anggaran dari pemerintah.
“Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6/2026).
Berikut empat arah kebijakan utama yang mulai dijalankan Nanik setelah resmi memimpin BGN.
Tidak Lagi Mengejar Kuantitas Penerima MBG
Kebijakan pertama yang ditekankan BGN adalah menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas. Nanik menyebut pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 berpotensi tidak mencapai 82,9 juta orang sebagaimana rencana sebelumnya.
Menurutnya, BGN perlu lebih dulu memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik sebelum melakukan ekspansi penerima manfaat secara besar-besaran.
“Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta,” ujarnya.
Nanik menilai pendekatan tersebut penting agar program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Moratorium Pembangunan SPPG Baru
Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. BGN akan terlebih dahulu membenahi ribuan dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Pembenahan tersebut mencakup sarana dapur, sistem operasional, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nanik menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar dapat dihentikan sementara operasionalnya.
“Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” kata Nanik.
Baca Juga:Â Fakta Korupsi Seret Eks Pimpinan BGN Dadan Hindayana Cs, Motor Listrik hingga Televisi Jadi Sorotan
Ia menjelaskan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan layanan, maka BGN tidak akan menambah dapur baru. Pendaftaran dan pembangunan SPPG baru baru akan dibuka kembali jika hasil evaluasi menunjukkan masih ada kekurangan layanan.
“Jadi moratorium. Nanti kalau kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu,” imbuhnya.
Perluasan MBG di Daerah 3T
Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN tetap ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Namun, perluasan di wilayah tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nanik mengatakan BGN tengah menyiapkan sejumlah skema alternatif pembiayaan. Skema tersebut antara lain melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, hibah dari negara sahabat, dukungan yayasan, hingga kerja sama dengan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.
