Selain itu, BGN juga tidak akan selalu membangun dapur baru di wilayah 3T. Fasilitas yang sudah tersedia, seperti dapur sekolah, dapur umum, atau fasilitas memasak lain, dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya,” terangnya.
Fokus pada Kelompok 3B
Kebijakan berikutnya adalah memperkuat sasaran program kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nanik menyebut keputusan ini diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi.
Menurutnya, intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berada pada usia awal pertumbuhan. Karena itu, BGN menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana,” jelasnya.
BGN juga mewajibkan setiap SPPG melayani kelompok 3B. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan, operasional dapur dapat dihentikan sementara.
Nanik menyebut kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil. Dalam dua pekan terakhir, jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah mencapai sekitar 22 juta orang.
“Nah, itulah kira-kira ya, pokoknya fokus, biar anggarannya juga fokus dan targetnya tercapai,” kata Nanik.
Dengan perubahan arah kebijakan tersebut, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
