TAJUKNASIONAL.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan politisi PDI Perjuangan, Jatmiko Dwi Seputro, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang juga menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Jatmiko yang merupakan adik kandung Gatut Sunu Wibowo dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta bersama sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, membenarkan adanya kader partainya yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.
“Iya, sementara kami menghormati dan mencermati proses di KPK,” ujar Erma saat dikonfirmasi, Sabtu.
Jatmiko diketahui merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2024–2029. Ia diamankan bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk sang bupati.
Baca Juga: KPK Periksa Sembilan Saksi Kasus Kuota Haji, Fokus Telusuri Peran Biro Travel
Namun hingga kini, peran Jatmiko dalam perkara tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa total 13 orang dibawa ke Jakarta, yang terdiri atas bupati, 11 pejabat Pemkab Tulungagung, serta satu pihak lainnya di luar pemerintah daerah.
“Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta terdiri atas bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang pihak lainnya,” kata Budi.
Sementara itu, pihak PDIP masih menunggu kepastian status hukum Jatmiko, apakah akan ditetapkan sebagai saksi atau tersangka.
Erma menegaskan bahwa partainya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4) dan mengamankan uang dugaan suap senilai ratusan juta rupiah.
Baca Juga: Fakta Penggeledahan KPK di Rumah Politisi PDIP Ono Surono: Dugaan Aliran Dana hingga Bantahan
Pasca penangkapan, penyidik memeriksa sedikitnya 18 orang yang sebagian besar merupakan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di Tulungagung.
Kasus ini menambah daftar operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026, sekaligus menjadi perhatian publik terkait integritas pejabat daerah dan aktor politik di tingkat lokal.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
