TAJUKNASIONAL.COM Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang dilindungi privasi, sekaligus menantang pihak yang menuding ijazahnya palsu untuk membuktikan tuduhan tersebut melalui jalur hukum.
Jokowi menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh, bukan pada dirinya sebagai pihak yang dituding.
“Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan,” ujar Jokowi, Jumat (10/4).
Ia menilai logika terbalik akan terjadi jika setiap orang yang dituduh harus menunjukkan bukti, karena hal itu dapat membuka ruang tuduhan tanpa dasar yang merugikan banyak pihak.
Menurut Jokowi, polemik ini seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum yang jelas, yakni di pengadilan. Ia menegaskan siap menunjukkan seluruh ijazahnya apabila diminta oleh hakim dalam persidangan.
Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi, Rismon dan JK Sama-sama Bantah Tudingan
“Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan,” katanya.
Jokowi juga menyoroti lambannya proses hukum atas laporan yang telah ia ajukan sejak tahun lalu terkait tudingan tersebut. Ia mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan kasus ini hingga tahap pelimpahan ke pengadilan.
“Ini kan sudah hampir satu tahun. Segera P21 dan segera diserahkan pada pengadilan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, turut menyoroti polemik yang berkepanjangan ini. Ia menilai isu tersebut tidak hanya menghabiskan waktu dan biaya, tetapi juga memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Alasan Dokter Tifa Mundur Sejenak dari Kasus Ijazah Jokowi Terungkap, Satu Sikap dengan Rismon?
JK bahkan menyebut polemik ijazah telah menimbulkan kerugian luas, baik secara materiil maupun sosial, termasuk bagi dirinya yang ikut terseret dalam isu tersebut.
