Kedua negara tersebut menyoroti laporan dugaan pelanggaran HAM yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian memadai. Mereka juga mendorong verifikasi independen atas laporan-laporan tersebut.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale, dalam pernyataannya, kembali menyuarakan seruan negara-negara Pasifik agar Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke Papua.
Perbedaan pandangan antara Indonesia dan sejumlah negara Pasifik tersebut kembali menempatkan isu Papua dalam pembahasan diplomasi internasional, terutama terkait perlindungan HAM, mekanisme pemantauan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Melalui hak jawab di PBB, Indonesia menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran HAM harus dilakukan melalui lembaga nasional dan proses hukum, sekaligus menyampaikan pandangannya mengenai situasi keamanan serta perlindungan masyarakat sipil di Papua.
