Jadi Polemik dan Tuai Penolakan
Belakangan, gelar adat yang diterima Jokowi dari para Raja di Pulau Timor itu mendapat penolakan keras!
Satu di antaranya dari aliansi Cipayung Plus Kota Kupang.
Yang tak lain adalah aliansi dari organisasi gerakan mahasiswa atau Ormawa yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Baca Juga: Usai Tuai Sorotan Gelar Adat di Lampung, Jokowi Kini Dijadwalkan Terima Gelar Raja Timur di NTT
Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang kemudian menggelar aksi mimbar bebas di Bundaran PU Kota Kupang pada Minggu, sehari setelah prosesi pemberian gelar adat kepada Jokowi tersebut dilakukan!
Dalam rilisnya, aliansi Cipayung Plus Kota Kupang menilai, proses pemberian gelar adat harus melalui mekanisme yang jelas, terbuka, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat adat.
Sebab, lembaga adat merupakan institusi yang memiliki nilai historis, kultural, dan moral.
Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang menilai, pemberian gelar adat kepada Jokowi ini, lebih sarat bermuatan politik.
Penolakan serupa juga dilakukan sejumlah organisasi pemuda di provinsi tersebut.
Baca Juga: Jokowi Tepis Isu Publik Soal Prosesi Injak Kepala Kerbau di Lampung
Satu di antaranya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malaka.
PMKRI Malaka dengan tegas menolak pengukuhan gelar adat bagi Jokowi.
Sebab, gelar adat semestinya tidak boleh diberikan tanpa proses adat yang sah!
Serta seharusnya melibatkan peran masyarakat setempat.
PMKRI Malaka dengan tegas menilai penggunaan identitas adat lokal menjadi komoditas politik maupun pencitraan tertentu. (*)
