DPR RI Kritik Rencana Tim Asesor Aktivis HAM, Dinilai Ancam Kebebasan Sipil

Ia juga menilai akuntabilitas organisasi masyarakat sipil tidak perlu dilakukan melalui intervensi negara. Menurutnya, penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan terbuka lebih tepat untuk menjaga tanggung jawab gerakan sipil.

“Terkait akuntabilitas organisasi masyarakat sipil bisa diperkuat melalui penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan yang terbuka bukan intevensi negara,” pungkasnya.

Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI

- Advertisement -
Berita Terbaru
- Advertisement -
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini