TajukNasional Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mengecam keras tindakan kekerasan junta militer Myanmar terhadap warga sipil di tengah situasi darurat pascagempa berkekuatan 7,7 Skala Richter yang mengguncang negara tersebut.
“Kami mendesak junta militer Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi di saat masyarakat tengah berjuang pulih dari bencana. DPR RI mendorong parlemen negara-negara ASEAN di IPU untuk bersama mengajukan resolusi darurat atas situasi ini,” kata Irine dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/4/2025).
Pernyataan itu disampaikan Irine saat rapat grup geopolitik ASEAN+3 dalam rangkaian Sidang Umum ke-150 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan. Bersama parlemen Thailand, Laos, Filipina, dan Malaysia, delegasi DPR RI menggagas resolusi darurat berjudul “Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar.”
Usulan tersebut mendapat dukungan lebih luas dari grup geopolitik Asia-Pasifik, termasuk Kanada yang turut bergabung sebagai co-sponsor.
Irine menekankan pentingnya peran aktif parlemen ASEAN dan IPU dalam merespons krisis kemanusiaan di Myanmar. Menurutnya, tindakan represif militer hanya memperparah kondisi warga sipil dan menghambat akses bantuan kemanusiaan.
Delegasi DPR RI dalam pertemuan ini terdiri dari Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo (Fraksi Demokrat), Diah Pikatan (Fraksi PDI-P), Fathi (Fraksi Demokrat), dan Andi Muawiyah Ramli (Fraksi PKB).
