TAJUKNASIONAL.COM Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar seluruh fasilitas pemerintahan dapat berfungsi optimal pada tahun 2028.
Dukungan anggaran yang memadai serta semangat kerja para pekerja di lapangan disebut sebagai kunci keberhasilan mewujudkan ibu kota baru Indonesia tersebut.
Pembangunan IKN Masih Butuh Dukungan Anggaran Besar
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, menuturkan bahwa pembangunan IKN masih belum sepenuhnya rampung dan membutuhkan dukungan dana tambahan agar seluruh infrastruktur pemerintahan dapat diselesaikan sesuai target waktu.
Baca Juga: Menko Pratikno Ajak Masyarakat Aktif dalam Gerakan Nasional TOSS TBC
“Yang dibutuhkan sekarang memang anggaran. Karena masih banyak kantor pemerintahan yang belum selesai, baik untuk legislatif, yudikatif, maupun eksekutif,” kata Toha, di Nusantara, Selasa (11/11/2025).
Toha menjelaskan, hingga kini sejumlah fasilitas penting seperti gedung parlemen, kantor lembaga yudikatif, serta kompleks kementerian masih dalam proses pembangunan.
Menurutnya, percepatan perlu dilakukan secara terukur agar setiap tahapan pembangunan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan di kawasan IKN.
Filosofi Tata Letak IKN: Pengawasan dan Komunikasi Antar Lembaga
Selain aspek teknis dan pembiayaan, Toha juga menyoroti filosofi arsitektur dan tata ruang kawasan pemerintahan IKN.
“Kantor IKN ini posisinya lurus ke Istana dan menghadap tenggara. Itu bukan kebetulan, tapi mengandung filosofi pengawasan, pengawalan, dan komunikasi antara lembaga pemerintahan,”
ungkapnya.
Menurut politisi Fraksi PKB ini, filosofi tersebut menjadi simbol keterbukaan dan koordinasi yang harmonis antar lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota baru.
Baca Juga: Polisi Gerebek Sindikat Penipuan Online di Lampung, 27 WN China Ditangkap
Pemindahan ASN Dilakukan Bertahap
Toha juga menegaskan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN tidak dapat dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan kebutuhan layanan pemerintahan.
“Kami menyarankan agar perpindahan dilakukan berangsur-angsur. Yang dibutuhkan lebih dulu — misalnya tenaga teknis dan staf inti — mereka yang harus pindah duluan,”
ujarnya.
Dengan strategi bertahap tersebut, diharapkan proses transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kinerja lembaga negara.
Baca Juga: Megawati Tak Punya HP, Ini Alasan Mengejutkan di Baliknya!
Rp48,8 Triliun untuk Selesaikan Pembangunan Hingga 2028
Lebih lanjut, Toha mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur inti IKN hingga tahun 2028.
“Sekarang sudah ada sekitar 8.000 pekerja yang setiap hari bekerja di lapangan. Artinya, pembangunan ini nyata dan progresnya terus berjalan,”
tegasnya.
Pembangunan IKN yang menjadi salah satu proyek strategis nasional ini diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan, dan merepresentasikan visi Indonesia menuju negara maju berorientasi lingkungan serta tata kelola yang efisien.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
