TAJUKNASIONAL.COM Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki agenda untuk mengubah nama provinsi menjadi Tatar Sunda, Sunda, maupun Pasundan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, informasi mengenai perubahan nama tersebut tidak berasal dari pemerintah daerah. Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih memilih fokus menjalankan program pembangunan daripada membahas pergantian identitas daerah.
“Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain,” kata Dedi Mulyadi melalui akun Instagram resminya, Rabu (8/7/2026).
Dedi kembali memastikan bahwa nama Provinsi Jawa Barat akan tetap dipertahankan sebagaimana yang berlaku saat ini.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” tegasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan hingga saat ini belum ada usulan resmi dari Gubernur Jawa Barat maupun DPRD terkait perubahan nama provinsi.
Menurut Ono, pembahasan yang pernah dilakukan DPRD sebatas menindaklanjuti aspirasi masyarakat berupa kajian awal, bukan menyetujui perubahan nama daerah.
“Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” ujar Ono.
Ia menjelaskan, apabila suatu saat usulan tersebut benar-benar dibahas, maka prosesnya harus melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari sisi hukum, sejarah, sosial, budaya hingga dampak ekonomi.
Ono juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki keragaman budaya, bukan hanya masyarakat Sunda, tetapi juga Betawi, Cirebon, dan Indramayu. Karena itu, setiap usulan yang menyangkut identitas daerah harus dikaji secara mendalam.
Menurutnya, wacana perubahan nama bermula dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat pada awal 2025. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi.
Baca Juga: Profil Krisantus Kurniawan, Wagub Kalbar yang Tantang Dedi Mulyadi Soal Jalan
Hasil pembahasan hanya menyepakati perlunya kajian akademis sebagai bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, bukan memberikan persetujuan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat.
