TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Charles Honoris, mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan moratorium pendaftaran dapur baru dan refocusing penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan MBG lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak hanya berorientasi pada jumlah penerima.
Charles menilai program MBG perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki kualitas gizi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa banyak penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas intervensi gizi yang diberikan.
“Menurut saya, wacana refocusing penerima manfaat yang disampaikan pimpinan baru BGN sudah tepat. Selama ini saya melihat ukuran keberhasilan program terlalu sering dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat,” kata Charles kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Baca Juga: Pimpin BGN, Nanik S. Deyang Ubah Arah Program MBG: Fokus Efisiensi dan Kualitas
Ia menilai, dalam pelaksanaan sebelumnya, program MBG kerap lebih menonjolkan besarnya cakupan penerima dan jumlah anggaran yang terserap.
Padahal, menurut Charles, aspek paling penting dari program tersebut adalah memastikan makanan yang diberikan benar-benar memiliki nilai gizi dan manfaat bagi kelompok sasaran.
“Karena itu, ke depan, program ini memang sebaiknya lebih fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama anak-anak yang mengalami masalah gizi, keluarga rentan, serta masyarakat di wilayah 3T, yang akses pangannya masih terbatas,” ujarnya.
Charles menegaskan, orientasi program harus diarahkan pada kualitas.
Ia mengingatkan agar MBG tidak hanya mengejar pertambahan angka penerima manfaat, tetapi justru kehilangan efektivitas dalam memperbaiki kondisi gizi masyarakat.
“Jangan sampai orientasinya hanya mengejar angka penerima manfaat yang terus bertambah, tetapi manfaat gizinya tidak optimal,” sambungnya.
Baca Juga: BGN Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Wilayah 3T, Ini Tujuannya
Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG
Selain mendukung refocusing penerima manfaat, Charles juga meminta pimpinan baru BGN melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar dalam pelaksanaan program, terutama dalam proses pengadaan.
“Terkait pengadaan, kami tentu berharap pimpinan baru BGN melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh,” tuturnya.
Charles menilai tata kelola yang baik menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan sesuai tujuan.
Ia berharap proses pengadaan ke depan dilakukan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ke depan, proses pengadaan harus jauh lebih transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai pola-pola pengadaan yang amburadul seperti pada masa kepemimpinan sebelumnya terulang kembali dan justru mengganggu tujuan utama program,” imbuhnya.
Menurut Charles, pembenahan tata kelola juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Dengan sistem yang transparan, pemerintah dapat memastikan anggaran yang digunakan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Baca Juga: Yahya Zaini Anggota Komisi IX DPR RI, Minta BGN Perkuat Transparansi dan Standar Program MBG
BGN Moratorium Dapur Baru
Sebelumnya, BGN menghentikan sementara pendaftaran dapur baru untuk program MBG. Kebijakan moratorium tersebut menjadi salah satu langkah pimpinan baru BGN dalam melakukan efisiensi anggaran dan penataan pelaksanaan program.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan efisiensi anggaran menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dan disiapkan dalam rencana kerja lembaganya.
“Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran,” kata Nanik dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan, terdapat sejumlah langkah yang disiapkan BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG. Dua langkah utama di antaranya adalah refocusing penerima manfaat dan penghentian sementara pendaftaran serta pembangunan dapur baru.
“Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru,” ujarnya.
