TAJUKNASIONAL.COM Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menggelar aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Sabtu (20/6/2026).
Massa meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan meski tengah menghadapi berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa sejumlah poster yang berisi dukungan terhadap Program MBG. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran tanpa menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Dayat, mengatakan Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, menurutnya, dugaan korupsi harus ditangani secara hukum tanpa mengorbankan keberlangsungan program.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi jangan sampai dugaan korupsi dijadikan alasan menghentikan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak,” ujar Dayat.
Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat dalam pernyataan sikapnya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Selain meminta Program MBG tetap dilanjutkan, mereka juga mendesak pelaku korupsi segera diproses hukum secara transparan dan profesional.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Jadi Tersangka Baru Kasus MBG, Total 6 Orang
Massa turut mendorong pemerintah memperluas keterlibatan petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan dampak ekonomi program sekaligus membantu pertumbuhan usaha masyarakat daerah.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mempertahankan lapangan pekerjaan yang tercipta melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menyerap tenaga kerja lokal.
“Kami mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan berharap program ini terus dilanjutkan serta diperkuat demi anak-anak Indonesia,” kata Dayat.
Mitra MBG Soroti Kebijakan Baru BGN
Di tengah aksi dukungan tersebut, sejumlah mitra penyedia layanan MBG juga menyampaikan aspirasi terkait kebijakan terbaru yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka meminta adanya kepastian hukum dan kepastian kebijakan agar operasional layanan tetap berjalan dengan baik.
Salah satu keluhan disampaikan Erni, perwakilan Yayasan Hasyim Azhari yang mengelola dapur SPPG di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya.
Ia mengaku para mitra mulai khawatir setelah muncul sejumlah perubahan kebijakan pasca pergantian kepemimpinan di BGN.
Menurut Erni, para mitra telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah, mulai dari penyediaan gedung, pembelian peralatan dapur hingga renovasi fasilitas.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada para mitra,” ujarnya.
Keluhan utama yang disampaikan para mitra adalah terkait pemangkasan pembayaran sewa dapur SPPG yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah rencana perbaikan fasilitas yang telah disusun sebelumnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, para mitra menegaskan tetap mendukung keberlanjutan Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam operasional dapur.
Baca Juga: [Viral] Kasus Korupsi MBG Makin Meluas, Tersangka Bertambah dan Dugaan Baru Bermunculan
Mereka berharap pemerintah dan BGN dapat meningkatkan komunikasi serta memberikan kepastian kebijakan agar program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
