Tajuk Nasional – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid langsung gercep menyelesaikan persoalan pagar laut! Kurang dari seminggu, 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) & Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod yang nyata-nyata berdiri di atas laut langsung dibatalkan.
Mayoritas sertifikat yang dibatalkan itu milik PT Intan Agung Makmur (IAM), anak usaha dari Agung Sedayu Grup. Yang eksekusi? Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Banten.
Tapi tunggu, kenapa cuma 50 sertikat? Gimana dengan yang lain? Dan kenapa bukan Menteri Nusron langsung yang batalin?
Proses Pembatalan Gak Bisa Simsalabim
Membatalkan sertifikat itu bukan kaya nyoret tulisan di kertas. Harus dicek dulu dokumen hukumnya, prosedur administrasinya, dan kondisi fisik tanahnya. Bisa jadi daratan yang sekarang laut, dulunya memang bukan laut.
Makanya, ATR/BPN hati-hati. Sampai pakai citra satelit dari Badan Informasi Geospasial (BIG) buat memastikan.
Kalau proses standar, ini kerjaan bisa berbulan-bulan. Tapi di bawah Nusron, gerak cepat! Dalam seminggu, 50 sertifikat langsung dipastikan statusnya, dan langsung dibatalkan.
Ada Delegasi Wewenang
Sesuai aturan (Permen ATR/BPN No. 16/2022), Kantor Pertanahan (Kantah) punya wewenang untuk HGB sampai 3 hektar. Disebutkan juga kalau peralihan dari SHM menjadi HGB jadi kewenangan Kantah.
Kalau lihat dari website Bhumi ATR/BPN, yang terbuka untuk umum itu, SHGB di Desa Kohod ini di bawah 3 hektar. Dengan demikian, penerbitan sertifikat di Desa Kohod menjadi wewenang Kantah Kab. Tangerang.
Karena itu, pembatalannya jadi wewenang kantor teknis yang setingkat lebih tinggi, yakni Kanwil BPN Banten.
Maka jelas, kalau ada yang nyoba nyeret-nyeret Nusron atau bahkan mantan Menteri ATR/BPN ke kasus ini, patut dipertanyakan!
Ada yang Panik?
Gosipnya, Agung Sedayu Grup lagi panik. Mereka diduga gerak di balik layar, dari operasi media sampai nyari dukungan dari mantan Menteri ATR/BPN. Tapi yang terakhir katanya nolak. Ini alasan narasi liar mulai berseliweran?
Dan gimana dengan Kades Kohod? Ramai kabar beredar kalau dia punya mobil Pajero sampai Rubicon yang harganya milyaran. Pas kabur saat ditanya wartawan, Sang Kades diduga dikawal 5 bodyguard. Gaji kades berapa sih, sampai bisa sekaya itu? Jangan-jangan?
Intinya, Negara Gak Boleh Kalah!
Kita harus kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai korporasi bisa menang lawan negara.
Oleh: Rahmat Thayib
Penggiat Demokrasi Berkeadaban