TajukPolitik – Kemampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tengah disorot. Pasalnya dalam 8 (delapan) tahun kepemimpinan Jokowi, persentase kemiskinan di Indonesia hanya turun 1,42 persen atau hanya mengeluarkan 1,57 juta jiwa dari kemiskinan.
Fakta ini tentu berbeda jauh jika dibandingkan dengan pencapaian presiden sebelumnya yang sama-sama memimpin Indonesia 2 (dua) periode, yakni Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di awal kepemimpinan SBY, ia mewarisi 36,15 juta jiwa masyarakat miskin dari pemimpin sebelumnya, atau sebesar 16,66 persen. Dalam 10 tahun kepemimpinannya, SBY berhasil mengeluarkan 8,42 juta jiwa dari jurang kemiskinan. Persentase kemiskinan yang pada 2003 sebesar 16,66 persen berhasil ditekan menjadi 10,96 persen pada akhir jabatannya, atau turun hampir 7 persen.
“Kegagalan” Jokowi memanfaatkan masa jabatannya untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia kembali menguak pernyataan Amien Rais pada 2012, ketika Jokowi hendak maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.
“Selama periode Jokowi, angka kemiskinan meningkat. Masih banyak daerah kumuh seperti di Kota Solo seperti di daerah Nusukan,” ungkap Amien Rais kala itu.
Diketahui, Jokowi menjadi Walikota Surakarta (Solo) sejak tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Di awal kepemimpinannya menjadi orang nomor satu di Surakarta, dari data BPS 2004, angka kemiskinan di Surakarta sebesar 13,72 persen (69,5 ribu). Meskipun naik turun secara fluktuatif, namun di akhir kepemimpinannya pada 2010, angka kemiskinan justru naik menjadi 13,98 persen.
Bahkan ketika Jokowi hendak pamit untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, jumlah penduduk miskin di Surakarta berdasarkan pendataan Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD) setempat mencapai 133.000 jiwa. Angka ini mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di Surakarta mencapai 25 persen dari total jumlah penduduk surakarta yang mencapai 530.000 jiwa.
Belakangan, Jokowi menyampaikan beratnya kondisi faktual perekonomian global pada 2023. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan pada acara pengarahan Presiden RI kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Convention Center, Kamis (29/9/2022).
Melihat suramnya kondisi ekonomi global mendatang, publik tentu berharap Presiden Jokowi belajar dari pengalamannya, baik ketika memimpin Surakarta maupun Indonesia. Tidak cukup hanya cakap memainkan narasi menutup fakta dan data, tapi juga harus memandu kebijakan yang memberikan dampak nyata pada rakyat.
