TAJUKNASIONAL.COM — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya menyeluruh memberikan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hingga April 2025, capaian program PTSL telah mencapai 76,12 persen, atau sekitar 95,9 juta bidang tanah yang telah tersertifikasi. Sisanya, sekitar 23,88 persen, merupakan tanah-tanah dengan status kompleks seperti sengketa, tumpang tindih hak, atau kekurangan dokumen administrasi.
“Residu yang tersisa ini memang lebih menantang. Tapi kami akan kejar dengan pendekatan kolaboratif dan humanis,” ujar Wamen Ossy usai membuka Indonesia International Valuation Conference 2025 yang digelar oleh MAPPI di Tangerang, Kamis (24/4/2025).
Wamen Ossy Dermawan menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah akan mengandalkan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini.
“Kami yakin, dengan kolaborasi semua pihak, target 100 persen bisa dicapai. Teknologi digital dan data spasial akan mempercepat penyelesaian bidang-bidang tanah yang masih tertinggal,” jelasnya.
Sejak program PTSL diluncurkan pada 2017, Kementerian ATR/BPN berhasil meningkatkan laju pendaftaran dari sekitar satu juta bidang per tahun menjadi 5–10 juta bidang setiap tahunnya.
“PTSL bukan hanya tentang sertifikat, tapi juga tentang menyelesaikan akar konflik dan menghapus jejak mafia tanah. Ini adalah fondasi keadilan agraria,” tegasnya.
Wamen Ossy Dermawan menutup dengan penegasan bahwa pihaknya tak akan berhenti hingga seluruh tanah di Indonesia memiliki kepastian hukum.
“Memang tidak semua bisa selesai cepat, apalagi yang konfliknya berat. Tapi yang pasti, kami tidak akan berhenti. Kami akan terus berjuang,” tutup Ossy Dermawan.
