Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang solid, program Identitas Kependudukan Digital (IKD) berpotensi tidak berjalan optimal.
Terlebih jika pengelolaan data dan aksesnya tidak berada dalam satu kerangka sistem yang terintegrasi.
Selain itu, Dede menilai penerapan IKD harus diikuti perubahan nyata dalam layanan publik.
Ia menyoroti masih maraknya penggunaan dokumen fisik seperti fotokopi dalam proses administrasi.
Menurutnya, digitalisasi tidak akan efektif jika praktik berbasis kertas masih dipertahankan.
Dede pun mendorong pemerintah memastikan bahwa implementasi IKD mampu menghadirkan sistem layanan yang sepenuhnya digital, aman, dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
