TAJUKNASIONAL.COM Isu perombakan kabinet kembali mencuat seiring adanya perubahan posisi di jajaran pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa keputusan terkait pergantian menteri maupun wakil menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
Herman menyatakan bahwa partainya menghormati kewenangan presiden dalam menentukan komposisi kabinet.
Menurutnya, apabila presiden menilai adanya kebutuhan untuk melakukan pergantian, maka langkah tersebut sah dan patut didukung.
“Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden. Apakah akan ada reshuffle atau tidak, itu sepenuhnya diserahkan kepada presiden,” ujar Herman.
Ia menambahkan, Partai Demokrat tidak mempermasalahkan adanya pergantian pejabat di kabinet selama hal tersebut dilakukan demi efektivitas pemerintahan.
“Silakan jika itu memang menjadi kebutuhan presiden,” imbuhnya.
Baca juga: Mensesneg Tegaskan Belum Ada Wacana Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat
Isu reshuffle menguat setelah Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
