Selain MUI, kritik juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaan Indonesia di BoP.
Ia berpendapat situasi geopolitik yang berkembang, termasuk operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya, telah mengubah konteks pembentukan forum tersebut.
Indonesia sendiri resmi bergabung dalam BoP saat Presiden Prabowo menghadiri pertemuan World Economic Forum di Swiss pada Januari 2026.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menandatangani piagam keanggotaan di hadapan Donald Trump dan Perdana Menteri Viktor Orbán.
Baca juga: Soroti Tekanan Lingkungan di Jakarta, Demokrat Desak Raperda RPPLH Disahkan
Forum Board of Peace diklaim bertujuan membantu penyelesaian konflik di berbagai kawasan dunia, termasuk di wilayah Gaza, Palestina.
