TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk pada program bantuan sosial (bansos).
Upaya tersebut ditandai dengan perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bansos di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sekaligus memastikan bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Pemerintah menilai digitalisasi dapat mengurangi berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul, mulai dari data ganda, kesalahan sasaran, hingga hambatan distribusi di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, mengatakan bahwa uji coba tersebut dilatarbelakangi masih ditemukannya penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu.
Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial di masyarakat.
Melalui sistem digital, pemerintah juga ingin menguji kesiapan infrastruktur digital nasional, termasuk identitas digital, sistem pertukaran data, serta portal perlindungan sosial yang nantinya akan digunakan dalam skala lebih luas.
Baca juga: Bansos Mei 2026 Tetap Mengalir, Pemerintah Perbarui Data Penerima agar Tepat Sasaran
Pengujian tersebut menjadi langkah penting sebelum implementasi program dilakukan secara nasional.
