Menurutnya, petugas sensus resmi telah dibekali kartu identitas dan bekerja sesuai prosedur operasional yang ketat.
Selain itu, kedatangan petugas umumnya telah berkoordinasi dengan pengurus lingkungan seperti RT atau RW sehingga masyarakat dapat melakukan verifikasi apabila merasa ragu.
OJK juga menegaskan bahwa BPS sebagai lembaga negara memiliki mekanisme perlindungan data yang menjamin kerahasiaan informasi responden.
Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir selama pendataan dilakukan oleh petugas resmi.
Dalam pelaksanaannya, sebagian besar pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Petugas tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga memberikan penjelasan terkait konsep maupun definisi agar setiap responden memiliki pemahaman yang sama sehingga kualitas data tetap terjaga.
Sementara itu, bagi perusahaan atau pelaku usaha berskala besar yang memiliki sistem administrasi lebih lengkap, BPS menyediakan fasilitas pengisian kuesioner secara daring.
Baca juga: Kemenekraf dan OJK Perkuat Akses Pembiayaan, Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis KI
Opsi tersebut diharapkan memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026.
