Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak di tengah fluktuasi harga energi global.
Ia juga mengingatkan pengalaman pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, pemerintah pernah menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia melonjak, namun disertai program kompensasi sosial berupa bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Sartono, kondisi saat ini cukup menantang karena asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya berada di kisaran 70 dolar AS per barel.
Jika harga minyak global bertahan di level 100 hingga 150 dolar AS, beban subsidi energi dipastikan meningkat signifikan.
Ia menilai pemerintah berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mempertahankan subsidi akan menekan anggaran negara, sementara menaikkan harga BBM berpotensi memicu gejolak sosial dan menurunkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Cap Go Meh 2577 di Bekasi Meriah, Demokrat Sampaikan Pesan Toleransi
Karena itu, Sartono menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan kebijakan energi, serta memastikan adanya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.
