TAJUKNASIONAL.COM Penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026 mendapat perhatian DPR RI.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi karena jalur tersebut selama ini menjadi penghubung penting antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji bersama Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady membahas persoalan tersebut dalam pertemuan dengan Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat.
Pertemuan dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi aspek keselamatan bendungan sekaligus kebutuhan masyarakat.
Sarmuji mengatakan aspirasi mengenai penutupan akses jalan telah diterimanya saat melakukan kunjungan ke Blitar pada akhir Juli lalu.
Menurutnya, masyarakat berharap jalur tersebut tetap dapat digunakan karena menjadi akses utama bagi warga, pelaku usaha, hingga pelajar yang beraktivitas di wilayah Malang dan Blitar.
Ia menilai penutupan total berpotensi menimbulkan kemacetan di jalur alternatif dan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia mengusulkan penerapan sistem buka-tutup dengan pembatasan waktu apabila kondisi keamanan masih memungkinkan.
Meski demikian, Sarmuji menegaskan keselamatan Bendungan Lahor tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, perlindungan terhadap infrastruktur vital tidak boleh diabaikan karena risiko yang ditimbulkan dapat jauh lebih besar apabila kondisi bendungan tidak terjaga.
Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat, menjelaskan bahwa pembatasan akses dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan Bendungan Lahor yang berstatus Objek Vital Nasional.
Bendungan yang dibangun pada 1973 dan mulai beroperasi pada 1977 itu saat ini tengah menjalani evaluasi untuk proses perpanjangan izin operasional.
Fahmi mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah titik keretakan pada struktur bendungan.
