Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan dana sekitar Rp800 juta yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dikembalikan ke kas daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyebut dana tersebut belum diterima siswa karena masih berada di rekening Bank BJB.
Kristian mengakui pengembalian dana merupakan langkah yang diperlukan. Namun, menurut dia, pemerintah juga perlu menjelaskan penyebab munculnya data penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
“Kas daerah mungkin telah menerima kembali uangnya, tetapi kepercayaan publik baru dapat dipulihkan ketika pemerintah mampu menjelaskan mengapa masalah terjadi dan membuktikan bahwa masalah serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah membangun sistem data penerima bantuan yang saling terhubung, diperbarui secara berkala, dan memiliki mekanisme pemeriksaan berlapis.
“Satu data terpadu bukan berarti semua lembaga harus memiliki satu daftar yang sama, melainkan seluruh lembaga bekerja dengan data yang saling terhubung, dapat diperiksa, dan memiliki penanggung jawab yang jelas,” kata Kristian.
Baca juga: Kemdiktisaintek Luncurkan SatuBeasiswa Indonesia, Himpun Informasi Beasiswa dalam dan Luar Negeri
Perbaikan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya kembali penerima ganda, siswa yang sudah keluar sekolah, maupun penerima yang telah meninggal dalam program Beasiswa Pancawaluya berikutnya.
