Presiden menyebut saat ini MPP telah tersedia di 313 dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi kemajuan dalam upaya mempercepat pelayanan karena mampu menyediakan hingga sekitar 150 jenis layanan dalam satu tempat.
Meski demikian, Prabowo menekankan pengembangan MPP tidak boleh berhenti pada layanan fisik semata.
Ia meminta seluruh instansi mempercepat integrasi sistem digital agar masyarakat tidak lagi diminta mengisi data yang sama berulang kali pada aplikasi yang berbeda.
Pemerintah, lanjut Prabowo, harus membangun sistem pelayanan publik yang saling terhubung sehingga birokrasi menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dengan integrasi digital tersebut, pelayanan negara diharapkan semakin responsif serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah secara lebih merata.
