TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah tengah mengevaluasi polemik data desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima sejumlah program pemerintah.
Evaluasi tersebut dilakukan menyusul sorotan DPR mengenai akurasi data dalam menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan evaluasi saat ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah juga berencana membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk membahas persoalan tersebut.
“Ini sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi ya,” kata Bambang seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan penggunaan data desil sebagai basis penyaluran berbagai program pemerintah.
Menurut Rieke, persoalan tidak hanya berkaitan dengan posisi seseorang dalam desil tertentu, tetapi juga menyangkut kemampuan negara memperoleh data yang sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.
Rieke turut menyoroti penggunaan metode Proxy Means Test (PMT) dalam pemutakhiran data. Ia menilai sejumlah indikator yang digunakan dalam metode tersebut cenderung tidak dapat menggambarkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat.
Menurut Rieke, kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, serta tingkat kerentanan ekonomi dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca juga: Cara Perbarui Data Desil Bansos Secara Online, Kini Bisa Lewat Aplikasi Cek Bansos
Karena itu, sistem pendataan dinilai harus mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.
