TAJUKNASIIONAL.COM Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru menjadi pihak yang paling diuntungkan apabila DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai polemik persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Andi, pansus dapat menjadi ruang bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi atas persoalan dokumen pendidikan yang kembali menjadi perhatian publik setelah putusan MK pada 6 Oktober 2026.
Andi menyampaikan pandangan tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa (13/10/2026). Ia menilai forum penyelidikan parlemen dapat memberi kesempatan kepada Gibran untuk menjelaskan persoalan yang belum terjawab dalam persidangan MK.
“Kalau kita amati kemarin, persidangan di MK itu tidak menghadirkan Mas Gibrannya sendiri dan tidak menghadirkan, misalkan, sekolahnya yang di Singapura atau yang di Australia, karena itu, menurut saya, yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri,” kata Andi.
Andi Arief Singgung Pansus Bank Century
Untuk menjelaskan pandangannya, Andi mengingatkan kembali pembentukan Pansus Bank Century pada 2010, ketika DPR menyelidiki kebijakan penyelamatan Bank Century yang memicu kontroversi politik.
Ia menyebut pansus ketika itu menjadi forum untuk mengklarifikasi tuduhan terhadap sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati.
Menurut Andi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak melarang pembentukan pansus meskipun proses tersebut menimbulkan tekanan politik terhadap pemerintah dan Partai Demokrat.
“Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus. Pada waktu itu merugikan Pak Wapres Boediono, merugikan Ibu Sri Mulyani, dan merugikan Partai Demokrat bahkan pada waktu itu,” ujarnya.
Andi kemudian menilai pengalaman tersebut dapat menjadi pembanding dalam pembahasan pansus terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Menurut dia, forum seperti itu dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan persoalan yang menjadi bahan perdebatan publik.
“Tapi, kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus. Justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” kata Andi.
