TAJUKNASIONAL.COM Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menjalankan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga secara sembarangan.
Suahasil menyebut efisiensi sebagai penajaman belanja negara yang dilakukan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan menghasilkan keluaran atau output seperti yang direncanakan.
“Penajaman belanja negara itu dilakukan sepanjang tahun. Bukan hanya di satu titik lalu sudah itu tidak ada penajaman lagi,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, penajaman belanja tidak identik dengan pemotongan anggaran. Pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga sebelum menentukan langkah terhadap alokasi yang tersedia.
“Penajaman itu bukan berarti potong anggaran, bukan. Penajaman itulah memastikan bahwa alokasi yang ada digunakan dan menghasilkan output sesuai dengan rencananya,” ujarnya.
Kemenkeu Evaluasi Belanja Kementerian
Suahasil mengatakan sejak September dirinya telah meminta Direktorat Jenderal Anggaran untuk kembali melihat pelaksanaan belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Evaluasi tersebut mencakup kegiatan yang masih berjalan, termasuk pekerjaan yang kontraknya belum selesai. Namun, proses tersebut tidak dilakukan dengan langsung memangkas anggaran.
“Lihat lagi, tapi bukan berarti kemudian langsung main potong. Bicara dengan KL-nya, bangun komunikasi,” kata Suahasil.
Pemerintah dengan demikian melanjutkan proses penajaman belanja sepanjang tahun dengan melihat kesesuaian antara alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan dan hasil yang ditargetkan.
Belanja Negara Tumbuh 29 Persen
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut menunjukkan pelaksanaan belanja pemerintah terus berjalan hingga memasuki akhir kuartal ketiga 2026.
Belanja kementerian/lembaga juga mencatat pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, realisasi APBN hingga akhir Agustus mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer masih berada di posisi positif sebesar Rp154 triliun.
Pemerintah masih mempertahankan outlook defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB.
Angka tersebut menjadi baseline pemerintah, meskipun Kementerian Keuangan tetap melakukan stress testing terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk perubahan harga minyak, nilai tukar dan imbal hasil surat berharga negara.
Defisit APBN 2027 Maksimal 3 Persen
Untuk APBN 2027, Suahasil menegaskan pemerintah tetap menggunakan batas defisit maksimal 3 persen dari PDB sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN. Dan saya komit untuk itu,” kata Suahasil.
Pemerintah juga memperkirakan defisit APBN 2027 berada di bawah batas tersebut, yakni sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
