TAJUKNASIONAL.COM Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum dicopot dari posisi Menteri Keuangan kini menjadi perhatian Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Perombakan tersebut dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026), hanya beberapa hari sebelum Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil pada Senin (14/9/2026).
Kebijakan itu mencakup ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya sebelumnya melakukan perombakan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga unit organisasi noneselon.
Purbaya Akui Perombakan Berkaitan dengan Pencopotan
Purbaya kemudian buka suara mengenai pergantian dirinya. Saat serah terima jabatan dengan Suahasil pada Selasa (15/9), ia mengakui perombakan pejabat beberapa hari sebelumnya menjadi salah satu faktor pencopotannya.
“Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut),” ujar Purbaya kepada wartawan.
Meski demikian, Purbaya membantah adanya gesekan dengan jajaran di Kemenkeu. Ia menyebut pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
“Enggak ada gesekan. Yang jelas itu (pergantian menteri) hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” kata Purbaya.
Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025. Ia kemudian digantikan Suahasil Nazara yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.
Dua Dirjen Minta Perombakan Dibatalkan
Persoalan perombakan kemudian muncul setelah dua pejabat eselon I Kemenkeu meminta kebijakan tersebut ditinjau kembali.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan pejabat yang dilakukan pada era Purbaya ditunda atau dibatalkan.
Bimo menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam daftar perombakan tetapi tidak mengikuti proses assessment talent management.
“Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo, Rabu (16/9).
Menurut Bimo, persoalan tersebut dapat memberikan sinyal negatif kepada pegawai yang sebelumnya mengikuti proses seleksi, asesmen, dan talent management.
Karena itu, ia bersama Dirjen Bea Cukai meminta agar proses tersebut ditunda atau dibatalkan.
Bimo juga menyatakan pejabat yang dinilai tidak memenuhi persyaratan dan diduga melewati tahapan seleksi akan dicoret dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.
Suahasil Masih Evaluasi Keputusan Purbaya
Menkeu Suahasil Nazara belum mengambil keputusan final mengenai nasib seluruh hasil perombakan tersebut.
Suahasil mengatakan pihaknya masih mendiskusikan proses yang telah dilakukan dan menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).
