TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan baru untuk pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026.
Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap buruh dan pekerja di berbagai sektor.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah langkah yang akan ditempuh pemerintah, mulai dari perlindungan awak kapal perikanan, pekerja transportasi online, penyediaan hunian terjangkau, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Kebijakan pertama adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO Nomor 188.
Baca Juga: Presiden Prabowo di May Day 2026: Saya Jadi Presiden karena Buruh, Tani, dan Nelayan
Konvensi tersebut mengatur perlindungan bagi awak kapal perikanan, termasuk kelayakan tempat tinggal di kapal, ketersediaan makanan dan air minum, perjanjian kerja tertulis, hingga hak jaminan sosial.
“Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan kebijakan itu akan menyasar jutaan nelayan dan keluarganya. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja sektor perikanan menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semuanya, nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan, yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera,” imbuhnya.
Kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan tersebut, mitra pengemudi transportasi daring disebut akan mendapatkan jaminan kesehatan kerja dan pembagian hasil minimal 92 persen dari tarif pelanggan.
Langkah ini menjadi perhatian karena selama ini pekerja transportasi online kerap menuntut kepastian perlindungan kerja, jaminan sosial, dan skema bagi hasil yang lebih adil. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah berharap posisi pekerja transportasi daring menjadi lebih terlindungi.
Kebijakan ketiga adalah rencana pembangunan 1 juta hunian terjangkau bagi kaum pekerja pada tahun ini. Prabowo mengatakan program tersebut diharapkan dapat membantu pekerja memiliki rumah sendiri dan mengurangi beban biaya kontrakan.
“Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30 persen untuk kontrak. Nanti, nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30 persen untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Rencana Besar Pendidikan Indonesia: Sekolah Modern dan Guru Terbaik
Kebijakan keempat adalah percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan. Prabowo mengaku telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk duduk bersama DPR agar rancangan regulasi tersebut dapat diselesaikan tahun ini.
