TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Transmigrasi tengah merancang skema pendanaan khusus bagi masyarakat dari kawasan transmigrasi yang ingin mengikuti program pemagangan di Jepang. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyebutkan skema ini akan dibahas bersama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan opsi penyediaan pinjaman lunak (soft loan).
“Tujuannya agar calon pekerja tidak perlu berutang dengan cara memberatkan, misalnya menggadaikan tanah. Dengan dana talangan ini, mereka bisa lebih percaya diri,” ujar Menteri Iftitah dalam kunjungan kerjanya di Osaka, Jepang.
Baca Juga: Mentrans Iftitah Pastikan Investasi Rp1,2 Triliun LX International di Maloy Berpihak pada Rakyat
Pemerintah menilai peluang pemagangan semakin terbuka setelah Kementerian Keuangan menyalurkan Rp200 triliun kepada Himbara untuk pembiayaan produktif. Masa pemagangan sendiri berlangsung 3–5 tahun, setelah itu pekerja kembali ke Indonesia.
“Kita sedang melihat skema terbaik, termasuk kemungkinan burden sharing, di mana biaya keberangkatan ditopang pinjaman, sedangkan pendidikan bisa dibiayai APBN,” jelasnya.
Selain mendukung pembiayaan, langkah ini juga bertujuan mencegah praktik ilegal yang kerap merugikan pekerja Indonesia. Iftitah mencontohkan kasus tenaga kerja magang yang ditinggalkan penyalur ilegal hingga bekerja tanpa izin di Jepang.
Agar lebih efisien, pemerintah juga berencana memberikan subsidi pelatihan, termasuk bahasa Jepang, dengan metode hybrid: belajar daring melalui modul sebelum memasuki pelatihan intensif. “Sehingga peserta tidak belajar dari nol ketika masuk pemusatan,” kata Iftitah.
Kementerian Transmigrasi memastikan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin program ini berjalan aman, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi transmigran serta keluarganya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
