TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengusulkan agar anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dialihkan untuk mendukung pelaku usaha ultra mikro. Menurutnya, program koperasi yang digerakkan dari tingkat desa atau kelurahan berisiko tinggi menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan dampak signifikan.
“Kalau digerakkan dari lurah, uangnya habis begitu saja, enggak akan lama. Saya lebih setuju dananya digunakan untuk bantu usaha ultra mikro,” ujar Subardi dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar, Rabu (9/4/2025).
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Tujuannya untuk memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan kemandirian desa menuju Indonesia Emas 2045.
Layanan koperasi ini mencakup sembako murah, fasilitas simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik. Dana APBN 2025 akan digunakan sebagai modal awal, sementara pemda didorong mengalokasikan APBD untuk mendukung legalitas koperasi.
Subardi menilai, pembangunan ekosistem usaha ultra mikro lebih efektif bila menggunakan pendekatan seperti yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian. Ia mengapresiasi sistem pemantauan nasabah secara real-time oleh PNM serta inovasi layanan Pegadaian yang adaptif dan modern.
“PNM dan Pegadaian sudah jadi pionir dalam pemberdayaan ultra mikro. Kalau kelompok seperti Mekar ini diperkuat kelembagaannya, lalu diberikan sistem dan modal, maka sudah cukup tanpa perlu bentuk koperasi baru,” ujar politisi Fraksi NasDem tersebut.
