TajukNasional Partai Demokrat membantah bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, dilakukan pada masa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa SHGB tersebut diterbitkan sebelum AHY menjadi Menteri ATR/BPN. Ia juga memastikan bahwa tidak ada laporan dari jajaran di bawah AHY terkait penerbitan SHGB tersebut.
“SHGB itu terbit sebelum Mas AHY menjadi menteri, dan tidak ada laporan dari bawah kalau sudah terbit SHGB tersebut serta terjadinya pemagaran laut,” ujarnya saat dihubungi wartawan.
Herman menyebutkan bahwa polemik SHGB ini muncul karena adanya pagar laut di wilayah Tangerang, yang pertama kali menjadi sorotan di media sosial.
“Munculnya pemagaran laut terakhir ini mengemuka karena netizen dan media massa, sehingga pemerintah menertibkannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, AHY dikenal aktif dalam memberantas mafia pertanahan.
“Kita tahu bahwa pada waktu itu, Menteri AHY sedang gencarnya memberantas mafia pertanahan,” tegas Herman.
Demokrat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pagar laut ini. Herman menyatakan bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menertibkan pelanggaran terkait pertanahan.
“Saya setuju sesuai perintah Presiden Prabowo, harus ditertibkan, dan aparat penegak hukum harus beri tindakan bagi pelanggar aturan pertanahan dan kehutanan,” tutup Herman Khaeron.
Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan ketidaktahuannya mengenai penerbitan SHGB di kawasan pagar laut Tangerang selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
“Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024,” ujar AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Untuk diketahui, AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 21 Februari 2024.
