Tajukpolitik – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, berpandangan keberadaan Harun Masiku yang sekarang diduga di Kamboja sudah terencana secara sistematis.
Sugeng menduga ada upaya Harun Masiku dan kelompok lain yang bersepakat jika Harun Masiku berada di Kamboja agar susah ditangkap. Sebab, menurut Sugeng, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kamboja belum memiliki perjanjian ekstradisi yang memungkinkan untuk menangkap koruptor.
“Jadi ada upaya Harun Masiku (HM) dan kelompok lain yang ada di HM apabila benar dia ada di Kamboja yang sepakat HM ada di Kamboja,” tegas Sugeng, Rabu (26/7).
Hal itu, lanjut Sugeng dikarenakan antara Indonesia dengan kamboja belum perjanjian internasional antara Kamboja dan Indonesia terkait ekstradisi untuk tindak pidana korupsi.
“Seingat saya, yang baru sepakati perjanjian itu adalah police to police untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara untuk korupsi belum ada satu perjanjian ekstradisi yang dibuat antara Indonesia dan Kamboja,” jelas Sugeng.
Menurut Sugeng, akan ada kesulitan penegakan hukum saat memulangkan HM ke Indonesia karena tidak adanya dasar hukum ekstradisi tersangka korupsi.
Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengatakan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Mabes Polri segera bekerja sama dengan Interpol untuk segera bertindak.
Namun, ujar Bambang, perlu juga dilihat apakah ada kendala aturan terkait dengan ekstradisi dengan Kamboja atau tidak. Selain itu, adanya unsur politik akan selalu ada mengingat HM merupakan seorang politisi.
Ia berharap polisi bisa melakukan secara profesional dalam menindak kasus ini.
“Kelambatan dan ketidak transparanan penyelidikan tentu akan menjadi pendukung dari pembenaran asumsi tersebut. Makanya profesionalisme Polri diuji disini terkait kecepatan dan transparansi penyelesaian kasus ini,” pungkas Bambang.
