Tajukpolitik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasono, meminta Presiden dapat menjaga Pemilu 2024 menjadi proses demokrasi milik kedaulatan rakyat sepenuhnya.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi kebiasaan Presiden Jokowi yang suka mengendorse capres dan cawapres. Bahkan Jokowi tak malu untuk mengungkapkan kriteria-kriteria calon penggantinya dengan menyebut ciri-ciri ataupun nama secara langsung.
Presiden Jokowi pun seperti tak berdosa dengan tingkah nya yang menyebut figur tertentu. Lebih mirisnya, Jokowi anteng saja hadir dalam pengumuman Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capres yang diusung oleh PDIP.
Jokowi juga berupaya untuk mencari cawapres mendampingi Ganjar. Dalam beberapa kesempatan di media, Jokowi menyebut nama-nama cawapres pendamping Ganjar, seperti Prabowo Subianto, Mahfud MD, hingga Ridwan Kamil.
“Jangan terlalu dalam penentuan capres dan cawapres,” tegas Guntur, dalam keterangannya yang diterima tajukpolitik.com, Kamis (27/4).
Padahal, dalam negara demokrasi, tugas presiden adalah memastikan jalannya pemilu berlangsung dengan prinsip luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil.
Meliat tabiat Presiden Jokowi tentu saja banyak orang yang meragukan Pemilu 2024 mendatang akan berjalan sesuai dengan prinsip Pemilu. Padahal, tugas Jokowi jaga Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.
Jokowi harusnya meniru sikap negarawan seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Betapa tidak, SBY saat menjadi Presiden RI ke-6 serta dihadapkan dengan Pemilu 2009 dan 2014 bersikap netral.
Waktu itu, tidak ada satupun SBY melakukan endorsement terhadap capres ataupun cawapres tertentu. Sikap negarawan SBY tersebut yang harusnya ditiru oleh Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi jaga Pemilu 2024 merupakan sebuah kewajiban dan keharusan.
