Yusril Soal The Economist: Kritik Asing Dinilai Ingin Indonesia Kembali ke Era Soeharto

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kembali menjadi perhatian publik setelah menanggapi kritik media internasional The Economist terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Yusril menilai kritik yang dilontarkan media asing tersebut memiliki arah tertentu yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Isu mengenai Yusril soal The Economist ramai dibahas di media sosial setelah muncul pernyataan bahwa kritik terhadap Indonesia dinilai menyeret opini publik internasional seolah-olah Indonesia sedang menuju situasi krisis seperti masa sebelum reformasi 1998. Menurut Yusril, narasi yang dibangun media asing bisa berdampak terhadap kepercayaan investor dan persepsi global terhadap kondisi dalam negeri.

Dalam sebuah seminar nasional yang digelar pada Selasa (19/5/2026), Yusril mengatakan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia harus dilihat secara objektif dan tidak boleh diarahkan untuk menciptakan ketidakstabilan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase pembangunan dan penguatan ekonomi, bukan dalam kondisi menuju krisis.

Yusril menyebut bahwa sebagian kritik asing terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu berlebihan dan cenderung mengabaikan capaian ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat dibanding masa lalu.

Pernyataan Yusril soal The Economist juga dikaitkan dengan situasi global yang sedang tidak menentu. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga persaingan antarnegara disebut menjadi faktor yang memengaruhi arah pemberitaan media internasional terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

Yusril menilai Indonesia harus tetap percaya diri menghadapi berbagai tekanan global. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mudah terpengaruh oleh opini eksternal yang dapat melemahkan optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional.

“Indonesia harus berdiri di atas kepentingannya sendiri. Jangan sampai narasi asing membuat bangsa ini kehilangan kepercayaan terhadap kekuatan ekonominya,” ujar Yusril dalam keterangannya.

Selain itu, Yusril juga menyinggung bagaimana Indonesia pernah mengalami tekanan ekonomi berat pada masa krisis 1998. Ia mengingatkan bahwa kondisi saat ini berbeda jauh karena pemerintah telah memperkuat sektor keuangan, investasi, serta industri hilirisasi yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Topik Yusril soal The Economist kemudian memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak mendukung pandangan Yusril yang menilai media asing kerap memiliki kepentingan tertentu dalam membentuk opini internasional. Namun ada pula yang beranggapan kritik dari media asing tetap perlu dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah.

Pengamat politik menilai respons Yusril menunjukkan pemerintah ingin menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap arah kebijakan Indonesia. Terlebih, Indonesia saat ini sedang aktif mendorong investasi, pembangunan industri, serta penguatan posisi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain, pemerintah juga terus menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah dinilai tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi, selama dilakukan secara objektif dan tidak bertujuan memecah stabilitas nasional.

Yusril menambahkan bahwa media internasional seharusnya melihat Indonesia secara lebih menyeluruh dan tidak hanya fokus pada isu-isu tertentu yang dapat menciptakan persepsi negatif. Ia menilai banyak kemajuan Indonesia yang justru jarang mendapat sorotan besar dari media asing.

Pernyataan Yusril soal The Economist juga menjadi sorotan karena menyangkut hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah disebut tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, namun tidak ingin opini tertentu dimanfaatkan untuk melemahkan posisi Indonesia di mata global.

Sejumlah ekonom menilai stabilitas ekonomi Indonesia saat ini relatif terjaga meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi, konsumsi domestik, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi faktor yang menopang optimisme nasional.

Selain itu, hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah disebut menjadi salah satu strategi utama agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga terus memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara dan kawasan. Pemerintah berharap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional semakin kuat sehingga mampu menghadapi tekanan ekonomi global.

Isu Yusril soal The Economist diperkirakan masih akan menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu ke depan. Terutama karena hubungan antara media internasional, opini publik, dan stabilitas ekonomi memang sering menjadi perhatian dalam dinamika politik global.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan Indonesia tetap berada dalam jalur pembangunan yang stabil. Pemerintah juga meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan situasi global yang penuh tantangan, Indonesia dinilai perlu tetap menjaga persatuan nasional dan memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat berbagai kritik secara bijak tanpa kehilangan optimisme terhadap masa depan Indonesia.