TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington, Amerika Serikat.
Kepastian itu disampaikan juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, yang menyatakan pemerintah telah menerima undangan rapat perdana BoP dan Prabowo akan hadir langsung.
Yvonne menegaskan kehadiran Prabowo merupakan sinyal bahwa Indonesia ingin ikut membentuk arah kerja BoP sejak awal.
Dalam forum itu, Indonesia akan membawa prioritas kemanusiaan dan agenda politik luar negeri yang selama ini konsisten disuarakan terkait Palestina.
“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara,” kata Yvonne.
Baca Juga: Presiden Prabowo Undang Eks Menlu Bahas Keikutsertaan RI di Board of Peace
Konfirmasi ini juga menandai perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Kemlu sempat menyampaikan kehadiran presiden masih menunggu keputusan.
Pada 10 Februari 2026 Indonesia telah menerima undangan KTT BoP, tetapi keputusan kehadiran Prabowo saat itu disebut belum diputuskan.
Di sisi tuan rumah, pertemuan perdana BoP disebut akan digelar di U.S. Institute of Peace (USIP) di Washington dan salah satu tujuan utamanya adalah penggalangan dana untuk proyek pemulihan dan pembangunan kembali Gaza.
Associated Press melaporkan rapat ini diarahkan untuk menghimpun dukungan internasional bagi rekonstruksi, dengan rincian pelaksanaan yang masih terus difinalisasi.
Board of Peace sendiri merupakan inisiatif pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang dibentuk sebagai platform baru untuk mengoordinasikan langkah pascakonflik di Gaza.
Sejumlah laporan media internasional menyoroti bahwa forum ini tidak lepas dari perdebatan, termasuk kekhawatiran sebagian pihak bahwa mekanismenya dapat tumpang tindih atau berpotensi menggeser peran lembaga multilateral yang sudah ada.
Bagi Indonesia, partisipasi Prabowo di KTT perdana BoP menjadi momen diplomatik penting karena Jakarta ingin memastikan isu perlindungan warga sipil, kebutuhan kemanusiaan, serta akuntabilitas dalam masa transisi tetap menjadi sorotan.
