TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong penggunaan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam pembangunan jalan tol.
Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas pemanfaatan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor, sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita berharap dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara, yang diharapkan mencapai kurang lebih 4 triliun per tahun,”kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sebagai langkah memperkuat penerapan kebijakan tersebut, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
Regulasi ini mencakup pemanfaatan Asbuton olahan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, hingga pemberian insentif.
Selain itu, Kementerian PU menetapkan Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 tentang Penggunaan Asbuton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Tahun 2026–2029.
Keputusan tersebut mengatur tahapan target pemanfaatan Asbuton olahan, ketentuan penggunaan dan substitusi aspal, persyaratan produk, pembinaan serta kesiapan implementasi, termasuk mekanisme pengadaan, evaluasi dan pelaporan.
Salah satu produk yang dikembangkan dalam penerapan kebijakan ini adalah Aspal Merah Putih A30.
Produk tersebut merupakan 100% produk Indonesia yang terdiri dari 30% bitumen Asbuton asal Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dan 70% aspal minyak kilang Pertamina.
Pemanfaatan Aspal Merah Putih A30 menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan Asbuton olahan yang saat ini baru berada di kisaran 4% menjadi sekitar 30%.
Pengembangannya akan dilakukan secara bertahap menuju Aspal Merah Putih A100 yang berbasis 100% bitumen Asbuton.
Produk tersebut diproyeksikan mampu memberikan penghematan devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahun.
“Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak,” ujar Menteri Dody.
Menteri Dody juga menekankan bahwa penerapan Asbuton tidak boleh menimbulkan beban biaya tambahan bagi badan usaha maupun masyarakat.
Karena itu, aspek efisiensi harus tetap menjadi perhatian agar penggunaan Asbuton tidak berpengaruh terhadap tarif maupun biaya pembangunan jalan tol.
“Saya tidak mau jika nanti Asbuton ini membebani biaya atau cost dari BUJT. Jadi, target dari Asbuton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal hari ini atau kalau bisa kurang. Jadi kalau lebih tinggi, saya berharap teman-teman BUJT dan ATI wajib menolak, karena nanti akan berdampak pada tarif tol itu sendiri dan saya tidak mau menaikkan tarif hanya gara-gara cost Bapak Ibu naik,” katanya.
Selain pemanfaatan produk dalam negeri, Menteri Dody menilai pengembangan ekosistem jalan tol membutuhkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.
Saat ini, jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia memiliki total panjang 3.128,30 kilometer, terdiri dari 76 ruas yang dikelola oleh 54 BUJT, dengan nilai investasi sekitar Rp779 triliun.
Jaringan tersebut berperan memperkuat konektivitas menuju berbagai pusat kegiatan, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, hingga pusat-pusat ekonomi lainnya.
Aspek pemeliharaan dan kualitas jalan tol juga tidak terlepas dari persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).
Kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih dapat mempercepat kerusakan struktur jalan sebelum mencapai umur rencana, meningkatkan kebutuhan pemeliharaan dan rekonstruksi, serta berpengaruh terhadap keselamatan dan kelancaran distribusi logistik nasional.
Untuk mendukung pengawasan terhadap kendaraan ODOL, hingga saat ini telah terpasang 47 unit Weigh-in Motion (WIM) di jaringan jalan tol Indonesia.
Ke depan, Menteri Dody menegaskan pentingnya kesamaan langkah antara pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem jalan tol yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, konektivitas jalan tol tidak cukup hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Infrastruktur tersebut juga harus mampu menghubungkan pusat produksi dengan pasar, investasi dengan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Arah tersebut sejalan dengan sasaran PU608, yakni meningkatkan efisiensi investasi melalui ICOR di bawah 6, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%.
“Karena itu, saya melihat pentingnya FGD ini yang tidak hanya untuk menyatukan langkah kita semua, tapi juga menyatukan pandangan kita ke depan. Sekarang yang kita sambungkan bukan hanya jalan; kita sedang menyambungkan pusat produksi dengan pasar-pasarnya, investasi dengan pekerjaannya, dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutupnya. (hen)
' +
'