TAJUKNASIONAL.COM Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 pada Selasa (18/11/2025). Forum ini mempertemukan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan perbatasan dalam periode RPJMN 2025–2029.
Rakorendal 2025 dibuka oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Keduanya menekankan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga harus memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Baca Juga: Menko Polkam Tegaskan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan
Dalam arahannya, Menko Djamari menegaskan bahwa seluruh program pembangunan di kawasan perbatasan harus diarahkan secara terpadu agar memberi dampak nyata. “Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa perbatasan harus diposisikan sebagai beranda depan negara yang mencerminkan kemajuan Indonesia.
Menko Djamari juga meminta seluruh kementerian/lembaga menyusun program berdasarkan Rencana Induk (Renduk) BWNKP, sedangkan pemerintah daerah diminta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke titik-titik perbatasan.
Rakor ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan perbatasan dapat berjalan konsisten, terukur, dan lebih kolaboratif sesuai prioritas nasional.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
