TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Transmigrasi terus mempercepat penyelesaian sertifikasi lahan transmigrasi sebagai bukti konkret komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan agraria bagi masyarakat.
Hingga saat ini, dari target 13 ribu bidang tanah, lebih dari 6.000 sertifikat telah berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada warga transmigran di berbagai wilayah Indonesia.
“Target kami 13 ribu sertifikat, dan sekarang sudah lebih dari 6 ribu yang kami selesaikan. Tentu prosesnya tidak mudah, karena banyak lahan yang statusnya masih tumpang tindih,” ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat menghadiri Open House Transformasi Transmigrasi 24 Jam di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Sabtu (19/10).
Baca Juga: Mentrans Iftitah: Transmigrasi Harus Fokus pada Pembangunan Manusia dan Kemandirian
Menurut Mentrans, program sertifikasi tanah transmigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat hak kepemilikan masyarakat yang selama ini terhambat oleh ketidakpastian status lahan akibat perubahan kebijakan tata ruang dan kehutanan.
Ia menjelaskan, sebagian kawasan transmigrasi yang dibuka sejak 1999 kini justru masuk dalam wilayah kehutanan akibat perubahan regulasi, sehingga memerlukan penelusuran dan verifikasi dokumen secara mendalam.
“Contohnya, di tahun 1999 kami tempatkan transmigran di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Namun, pada tahun yang sama muncul Undang-Undang Kehutanan yang menetapkan 30 persen wilayah provinsi sebagai kawasan hutan. Dua puluh tahun kemudian, kawasan transmigrasi itu justru masuk wilayah kehutanan. Ini yang harus kami selesaikan,” jelas Iftitah.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kementerian Transmigrasi menjalin kolaborasi erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sinergi lintas kementerian ini dinilai sangat membantu dalam mempercepat klarifikasi data dan proses legalisasi lahan transmigrasi.
“Kami bersyukur, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN sangat kooperatif. Bukti nyatanya, lebih dari 6.000 sertifikat sudah kami bagikan. Ini satu langkah maju dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.
Mentrans menegaskan, penyelesaian persoalan lahan transmigrasi merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat, sekaligus bagian dari upaya memperkuat pemerataan ekonomi dan keadilan agraria di seluruh wilayah Indonesia.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
