TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa kenaikan muka air laut (sea level rise) merupakan tantangan yang jauh melampaui persoalan pembangunan fisik.
Fenomena tersebut berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat, keberlangsungan wilayah pesisir, serta masa depan bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY saat menyampaikan pidato kunci dalam Dialog Kebijakan Nasional bertajuk Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif yang diselenggarakan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (13/7/2026).
“Kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan teknis infrastruktur. Ini harus kita sikapi sebagai persoalan kemanusiaan, bahkan persoalan peradaban. Yang kita lindungi bukan hanya garis pantai, melainkan masa depan masyarakat pesisir dan generasi yang akan datang,” ujar Menko AHY.
Dalam paparannya, Menko AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pada hakikatnya merupakan sarana atau enabler untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan tujuan akhir pembangunan.
Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh jumlah infrastruktur yang berhasil dibangun, melainkan juga oleh kemampuan infrastruktur tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan menghadapi berbagai tantangan.
“Pertanyaannya ke depan bukan hanya seberapa banyak infrastruktur yang telah kita bangun, melainkan seberapa berkelanjutan infrastruktur tersebut dapat bertahan dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya,” tuturnya.
Menko AHY mengungkapkan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak kenaikan muka air laut.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta 37 dari 38 provinsi yang memiliki wilayah pesisir, ancaman tersebut berpotensi memengaruhi kawasan permukiman, infrastruktur dasar, kawasan industri, sentra produksi pangan, pelayanan publik, ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil, hingga aspek kedaulatan negara.
Menurut Menko AHY, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin besar karena berlangsungnya dua fenomena secara bersamaan, yakni kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah (land subsidence).
Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kawasan pesisir, seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan Demak, yang antara lain dipengaruhi oleh pengambilan air tanah secara berlebihan serta meningkatnya beban pembangunan di kawasan perkotaan.
“Ketika muka air laut terus naik dan pada saat yang sama permukaan tanah terus menurun, ancamannya menjadi berlipat. Infrastruktur dapat rusak, jalan dan jalur logistik dapat terendam, sekolah serta fasilitas kesehatan bisa terganggu, dan sumber air bersih dapat terkontaminasi,” tutup Menko AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antarlembaga Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra; serta Staf Khusus Menteri PU Ahmad Khoirul Umam. (hen)
' +
'