TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (3/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam membahas penanganan perlintasan sebidang kereta api di wilayah Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat.
Pembahasan difokuskan pada tingginya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang seiring meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api.
Karena itu, pemerintah terus menyiapkan solusi teknis melalui pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi potensi kecelakaan di titik-titik rawan.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, yang mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang di Jalan Nasional yang membutuhkan penanganan, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp30,16 triliun.
Program tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2044. Pada Tahap I periode 2025–2029, sebanyak 39 titik akan ditangani melalui skema pinjaman luar negeri.
Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 42 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian pemerintah, terdiri atas 14 titik di Jalan Nasional dan 28 titik di Jalan Provinsi.
Dari jumlah tersebut, tiga lokasi diprioritaskan untuk segera ditangani, yakni Rajapolah di Tasikmalaya, Bulak Kapal di Bekasi, dan Slamet Riyadi di Cirebon.
“Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Prov. Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 miliar,” jelas Triono.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan titik prioritas lainnya, yakni Flyover Bulak Kapal di Bekasi, saat ini tengah diusulkan melalui skema pendanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden agar proses pelaksanaannya dapat dipercepat tanpa harus menunggu alokasi anggaran reguler.
Dalam menentukan lokasi pembangunan infrastruktur permanen di perlintasan sebidang, Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada daftar skala prioritas yang disusun oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan tingkat urgensi di masing-masing lokasi.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan peningkatan keselamatan pada koridor dengan intensitas perjalanan kereta api yang sangat tinggi.
Di Kota Cimahi, Kementerian Perhubungan tengah melaksanakan pembangunan Flyover dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pusdikpom dengan nilai kontrak sebesar Rp79,19 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC).
“Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung,” kata Jumardi.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan flyover merupakan solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang.
Sementara itu, untuk kebutuhan jangka pendek, Kementerian Perhubungan tetap menyediakan anggaran bagi penjagaan perlintasan melalui skema aset negara sebagai langkah pengamanan sementara.
Menutup kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang memimpin Kunjungan Kerja Spesifik, Ridwan Bae, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat tanpa terhambat oleh persoalan pembagian kewenangan jalan.
Menyinggung rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Cimahi, Ridwan menyatakan bahwa meskipun secara administratif berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyek tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat setempat.
“Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi,” tegas Ridwan.
Komisi V DPR RI juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dukungan anggaran terhadap berbagai proyek prioritas tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan target Zero Accident secara nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan kementerian terkait diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di lapangan sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat melintasi kawasan perkeretaapian. (hen)
' +
'