TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono merespons gagasan gentengisasi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian rakyat dan menekan angka rumah tidak layak huni di Indonesia.
AHY menyatakan, pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan besar di sektor perumahan, yakni housing backlog sekitar 9,9 juta kepala keluarga serta 26,9 juta keluarga yang masih menempati rumah tidak layak huni. Karena itu, program perumahan rakyat—khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah—terus menjadi prioritas lintas kementerian.
“Program pembangunan rumah rakyat, baik di perkotaan maupun perdesaan, terus kita kawal agar benar-benar membantu masyarakat prasejahtera,” ujar AHY usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga: Hadiri Nusantara Economic Outlook 2026, Menko AHY Tekankan Resilience Nasional Hadapi Gejolak Dunia
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada kelayakan fisik bangunan rumah, termasuk kondisi atap, yang selama ini kerap luput dari perhatian. Skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas material rumah warga.
