Kemnaker memprioritaskan pengawasan pada sektor-sektor padat karya yang dinilai paling rentan terdampak fluktuasi nilai tukar, seperti industri manufaktur, tekstil, garmen, elektronik, dan farmasi.
Selain pengawasan, pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan berbagai skema dukungan bagi perusahaan yang terdampak. Dukungan tersebut dapat berupa relaksasi kebijakan, intervensi fiskal, hingga insentif operasional guna menjaga arus kas perusahaan.
“PHK adalah jalan paling terakhir. Melalui pengawasan Satgas, kami meminta seluruh manajemen perusahaan untuk mengeluarkan jauh-jauh opsi PHK di awal,” tegasnya.
Sebagai langkah perlindungan pekerja, Kemnaker juga memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tetap berjalan optimal. Selain itu, pemerintah memperluas kuota Program Magang Nasional 2026 hingga 150 ribu peserta guna menjaga daya serap tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi global.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
