TAJUKNASIONAL.COM – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting agar APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan bahwa RAPBN 2026 harus mampu menjawab kebutuhan dasar rakyat di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“APBN harus diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan rakyat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi kreatif dan UMKM,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: Menuju APBN Tanpa Defisit; Bukti Nyata Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Tegas dan Visioner
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya penguatan aspek pertahanan demi menciptakan efek gentar yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam konstelasi geopolitik dan geoekonomi dunia.
Selain itu, Andi Muzakkir menyoroti perlunya perhatian pemerintah pada sertifikasi halal sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Tak lupa kami juga mendorong program peningkatan gaji ASN, penguatan jaringan pengaman sosial, serta pemberian subsidi yang benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Catatan Kebijakan Makro dan Belanja
Fraksi Demokrat memberikan catatan penting terkait asumsi makro dan strategi belanja negara, di antaranya:
- Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi: Target pertumbuhan 5,4% dinilai realistis, namun pengendalian inflasi 2,5% harus ditopang dengan distribusi barang yang efisien dan penegakan hukum konsisten.
- Nilai Tukar & Migas: Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dianggap konservatif, sementara target lifting migas 610.000 barel per hari memerlukan reformasi sektor hulu migas.
Baca juga: Evaluasi Hasil Pileg 2024 dan Siapkan Strategi 2029, Demokrat Jateng Gelar Rakerda
- Pengangguran & Belanja Modal: Pemerintah didorong mempercepat program vokasi, upskilling tenaga kerja, serta memberi insentif sektor padat karya. Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya menjaga porsi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rekomendasi Strategis Demokrat
Selain catatan di atas, Fraksi Demokrat juga mengajukan sejumlah rekomendasi:
- Transfer ke Daerah: Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa harus diantisipasi dampaknya.
- Utang Negara: Peningkatan belanja utang menjadi perhatian serius. Pemerintah didorong untuk mengembangkan inovasi pembiayaan seperti green bond dan diaspora bond.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Demokrat mendukung program ini, tetapi mengingatkan agar tidak mengorbankan mutu pendidikan.
- BUMN: Rencana pembentukan holding investasi BUMN harus dijalankan secara hati-hati dan berlandaskan tata kelola yang baik.
Dengan catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyetujui RAPBN 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
